Suara Independen Jurnalis Indonesia mengevaluasi ragam peristiwa secara Nasional dengan terjadinya kriminalisasi jurnalis wartawan dan pembunuhan jurnalis wartawan di SUMUT.
Ketua Umum (SIJI) Bapak Putra Jaya Sukma menyampaikan kepada media persoalan tersebut. (07/02/2025)
Hari Pers Adalah Alarn Nasional Pentingnya melawan lupa.
Hari Pers Adalah Alarm nasional wajib Hukum di tegakkan seadil adilnya dan tidak boleh tajam kebawah dan tumpul ke atas. Pena jurnalis wartawan takkan berhenti menginformasikan bila masih saja hukum di salah gunakan oleh para oknum pelaksana hukum dengan istilah WANIPIRO
Hari Pers adalah momentum penting mengingatkan kepada semua jurnalis wartawan bahwa Negara Indonesia masih terjebak dalam permainan kotor banyak oknum elit pejabat daerah dan oknum pejabat pusat.
Sehingga praktek Korupsi Kolusi Nepotisme masih terjadi yang merugikan Negara serta Masyarakat. Korupsi harus di utamakan menjadi ulasan topik berita. Karena banyak oknum pejabat yang dari bawah tingkat Desa sampai tingkat tinggi yang melaksanakan sistem AJI MUMPUNG.
Maka mengungkap ragam cara korupsi harus selalu menjadi sorotan jurnalis wartawan Nasional Indonesia.
Pemaen di sistem AJIMUMPUNG selalu bersembunyi di belakang para oknum penguasa. Mereka menguras kekayaan dari banyak alur yang telah di temui oleh Jurnalis Wartawan Nasional.
Jurnalis Wartawan harus berani tampil mengungkap semua permasalahan KORUPSI di masa kini dan tidak mengalah dengan istilah 86 pada setiap temuan kasus.
Sumber Daya Alam di kuras habis habisan dan tidak ada dampak menguntungkan Negara dan tidak ada yang mensejahterakan Masyarakat.
Banyak pihak oknum yang membiarkan pembalakan hutan. Banyak pihak yang menguasai timah dan nikel.
Banyak pihak yang menguasai batu bara.
Banyak pihak yang menjual pasir laut.
Banyak pihak yang mengambil emas.
Banyak pihak yang menguasai minyak dan gas.
Banyak pihak membeli pulau dan laut.
Tetapi Negara Indonesia masih tidak diuntungkan serta Masyarakat semakin jauh dari sejahtera.
Para Oknum ini tidak boleh lepas dari pengamatan setiap jurnalis wartawan nasional agar selalu informasi ini diterima dan di baca oleh Bapak Presiden RI Jendral H Prabowo Subianto.
Hari Pers adalah kesempatan penting mengungkap semua fakta sebab dan akibat banyak bencana alam terjadi dimasa saat ini, akibat banyak oknum pejabat daerah membiarkan para perusak sumber daya alam dan merubah alih fungsi lahan, alam dan hutan.
Masyarakat didaerah tersebut akhirnya hanya kebagian bencana alam saja. Tetap miskin dan hidup dalam kesulitan.
Hari Pers adalah kesepakatan sikap Masyarakat bahwa yang telah mengikuti pesta demokrasi memilih para pemimpin baru baik Presiden, Mentri, Gubernur, Walikota, Bupati, Sampai tingkat Kelurahan atau Desa, berharap mereka bekerja untuk PRO RAKYAT dan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri.
Bila dahulu INDONESIA di jajah dan Masyarakat miskin sangat banyak, maka tercatat dalam Dunia Pers bahwa penjajahan itu sangat buruk dan tidak sesuai dengan hukum serta adat di Nusantara.
Bila telah merdeka INDONESIA tetapi rakyatnya di miskinkan. Sama saja hidup didalam penjajahan.
Bapak Putra Jaya Sukma menghimbau kepada seluruh pemangku pejabat dari bawah sampai tertinggi. Menghimbau kepada semua APH. Agar jurnalis wartawan jangan dikriminalisasi. Jangan di halang halangi ketika jurnalis wartawan melaksanakan tugasnya sesuai UU Pers no 40 tahun 1999.
Jurnalis dan wartawan adalah bagian dari Masyarakat yang melaksanakan evaluasi dan Investigasi agar segala bentuk masalah di manapun bisa diketahui tercatat resmi dalam pemberitaan. Serta menjadi berita untuk di ketahui oleh para pejabat pemerintah Daerah dan Pusat.
Ketua Umum SIJI sangat menyayangkan banyak pihak yang alergi dan memusuhi para pelaksana profesi Jurnalis Wartawan sehingga kerap terjadi jurnalis wartawan di usir dan dilarang meliput atau sedang melaksanakan tugasnya.
Maka hal ini menjadi sebuah petunjuk bahwa DEMOKRASI semakin mundur kebalakang dan tidak ada kemajuan.
Dalam kondisi carut marut ekonomi dengan krisis berkepanjangan dari semenjak awal reformasi tahun 1998 sampai tahun 2025. Tidak sedikit perusahaan Media Pers Nasional gulung tikar. Tidak sedikit perusahaan media Pers tidak bisa lagi menggaji para jurnalis wartawannya. Karena memang kering semua sumber penghasilannya. Boleh dikatakan dalam waktu 20 tahun ini para pelaksana profesi jurnalis wartawan tidak ada gaji atau dibayar. Masing masing bekerja mencari sumber penghasilan dari kemitraan saja yang kecil pendapatan. Maka sangat jelas saat ini jurnalis wartawan dalam krisis kemiskinan. Bekerja Ikhlas untuk INDONESIA sebagai profesi yang ikhlas tampa bayaran dan penghargaan dari manapun.
Untuk meningkatkan kuwalitas para regenerasi Jurnalis Wartawan Muda sudah tidak ada lagi sumber dananya agar bisa memiliki SERTIFIKAT UJI KOPENTENSI atau melaksanakan sekolah Jurnalis Wartawan sekala kecil. Dinas Diskominfo pada masalalu juga tidak memberikan secara merata agar para organisasi pers bisa disertakan mengikuti pendidikan atau uji. Banyak oknum yang bermain kotor didalamnya sehingga KASUS UKW muncul seperti di PWI.
Hari Pers Nasional saat ini mengingatkan semua pihak (Melawan Lupa) bahwa DUNIA PERS MASIH DI KRIMINALISASI DAN DI INTERFENSI
Hari Pers juga menjadi cahaya matahari yang menghangatkan serta mengusir kegelapan yang selalu mengkerdilkan para insan Pers dalam berbagai aspek.
Pers Indonesia harus maju dan bukan tenggelam. Kemerdekaan menulis yang berbobot dan sangat mencerahkan adalah ciri ciri Kemerdekaan Demokrasi Indonesia
Hari Pers adalah momen tepat untuk meminta kepada Pemerintah Pusat dan Kementrian Komdigi agar Dewan Pers di bubarkan dengan menganalisa serta mengevaluasi bahwa Dewan Pers selama ini menyalahgunakan wewenang dan kemampuannya. Sehingga terjadi kemunduran besar pada Dunia Pers Indonesia. Juga terlihat bahwa Dunia Pers tidak diperhatikan agar bisa sehat dan memiliki penghasilan tetap pada setiap perusahaan yang berdiri dan memiliki legalitas resmi.
Kehadiran Dewan Pers seperti berpihak kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Tidak ada undangan rapat terbuka untuk semua peserta Dunia Pers guna membicarakan untuk kemajuan Insan Pers. Baik tingkat kabupaten/kota didaerah atau Provinsi,juga Nasional.
Dimana di ketahui banyak organisasi Pers tidak mendapatkan dukungan agar bisa lebih maju.
Manfaatnya ada Dewan Pers semakin tidak jelas.
Yang di untungkan dan diperhatikan hanya kelompoknya saja
Bapak Putra Jaya Sukma menghimbau kepada pemerintah pusat agar ada Dewan Kode Etik di semua jenis profesi juga termasuk Dunia Pers. Karena Insan Pers adalah pekerjaan profesi.
Bila terjadi permasalahan dalam Dunia Pers. Cukup Dewan Kode Etik yang menyelesaikan secara ketentuan yang berlaku. Agar tidak dirugikan pihak pihak yang tidak bersalah atau mengalami kriminalisasi dan diskriminasi.
Hari Pers Nasional harus menciptakan harmonisasi atau mendorong secara optimal APH dan tidak mengsiasiakan MOU yang sudah di sepakati.
MOU tersebut bukan hanya untuk tingkat Mabes. Tetapi harus di informasikan dan disosialisasikan ke semua tingkatan wilayah atau daerah dan yang paling bawah. Sehingga tidak ada lagi KRIMINALISASI terhadap jurnalis wartawan Dunia Pers.
Hari Pers harus menghimbau atau menyadarkan banyak pihak. Bahwa Dunia Pers dilarang menutup mata terhadap segala bentuk permasalah penderitaan Masyarakat. Mengupas secara mendalam dan menggali dengan para ahli agar informasi tersebut mampu memberikan hal yang bermanfaat.
Hari Pers mengingatkan dan menghimbau semua Lembaga Negara:
Lembaga Pendidikan.
Lembaga Kesehatan.
Lembaga Ekonomi.
Lembaga Hukum.
Lembaga Kepolisian.
Lembaga TNI
Lembaga DPR RI / DPRD
Lembaga DPD RI
Lembaga Perhubungan
Lembaga Transportasi
Lembaga Cukai & Pajak
Lembaga Imigrasi
Lembaga Kejaksaan
Dll
Jangan halangi Insan Pers melaksanakan tugas Sosial Kontrol dan mengevaluasi sesuai tupoksinya.
Hari Pers momen tepat untuk mengingat kembali sejarah masalalu, hadir para insan Pers yang ikut serta mewarnai Kemerdekaan Indonesia dan menjadi saksi ahli proses Kemerdekaan Indonesia. Kemudian Tokoh Pers Indonesia juga mengambil peran penting menjadi pejabat tinggi di pemerintahan. Maka bila Dunia Pers di kerdilkan oleh para oknum pejabat saat ini. Mereka telah melupakan sejarah.
Peranan mendewasakan Masyarakat dan pejabat untuk sadar dan menghormati para pelaksana profesi di bidang Pers harus terus di sosialisasikan. Jangan hanya menekankan bahwa insan Pers harus ikuti aturan atau peraturan. Harus ada timbal baliknya. Jangan aturan dan peraturan hanya untuk memuluskan oknum yang merugikan Negara dan Masyarakat. Kemudian insan Pers di kriminalisasi karena keahliannya mengungkap fakta.
Perlu semua pihak memberikan ruang kemerdekaan Pers yang tidak boleh di interfensi siapapun
Selamat Hari Pers Nasional 09/02/2025
Dari Ketua Umum
SUARA INDEPENDEN JURNALIS INDONEIS
(Bapak Putra Jaya Sukma) BPJS
Social Header